Ketimpangan Pariwisata Bali dan Indonesia
Tidak dapat disangkal, Bali memegang peranan yang sangat dominan dalam peta pariwisata Indonesia. Selama beberapa dekade, “Pulau Dewata” telah menjadi lokomotif utama sektor pariwisata nasional, menjadi magnet utama bagi wisatawan mancanegara (wisman) dan penyumbang devisa terbesar dari sektor ini. Keberhasilan Bali telah menjadi kisah sukses yang dibanggakan di panggung dunia, namun di balik gemerlapnya, tersimpan sebuah realitas ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia, yang pada gilirannya menimbulkan tantangan unik, terutama dalam konteks penerapan kebijakan pariwisata dan terkait dari pemerintah pusat.
Dominasi Bali dan Sumbangsih Disproporsional
Data menunjukkan betapa sentralnya Bali dalam kontribusi pariwisata nasional. Sebelum pandemi COVID-19, Bali secara konsisten menyumbang lebih dari 40% dari total kunjungan wisman ke Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Indonesia menerima sekitar 13,9 juta kunjungan wisman, dan lebih dari 6,3 juta di antaranya masuk melalui pintu gerbang Bali. Angka ini jauh melampaui pintu masuk internasional lainnya di seluruh nusantara.
Kontribusi Bali terhadap devisa negara dari sektor pariwisata juga sangat signifikan, seringkali mencapai 40-50% dari total devisa pariwisata nasional. Ini menjadikan pariwisata bukan hanya tulang punggung ekonomi Bali itu sendiri, tetapi juga pilar penting bagi perekonomian nasional.
Ketimpangan yang Mencolok
Konsentrasi wisman, investasi, dan devisa yang begitu besar di Bali menciptakan ketimpangan (disparitas) yang mencolok dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun banyak daerah lain memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang luar biasa, mereka masih berjuang untuk menarik jumlah wisman yang memadai, mengembangkan infrastruktur yang memadai, atau menciptakan ekosistem pariwisata yang mapan layaknya Bali. Upaya pemerintah pusat untuk mengembangkan “Bali Baru” atau destinasi super prioritas lainnya memang patut diapresiasi, namun kenyataannya, jurang pemisah dengan Bali masih sangat lebar.
Ketidakcocokan Kebijakan Pusat di Bali
Ketimpangan ini menimbulkan kompleksitas ketika kebijakan yang dirancang di tingkat pusat, seringkali dengan perspektif nasional yang luas atau berorientasi pada pemerataan, diterapkan di Bali yang kondisinya sangat spesifik:
* Target Wisatawan: Pemerintah pusat menetapkan target jumlah kunjungan wisman secara nasional. Mengingat kontribusi Bali yang begitu besar, target nasional ini secara implisit atau eksplisit menempatkan tekanan besar pada Bali untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan. Fokus pada kuantitas ini, di satu sisi, membantu mencapai target nasional dan mendongkrak devisa. Namun, di sisi lain, di Bali yang sudah sangat padat di area-area tertentu, tekanan ini justru berpotensi menyebabkan over-tourism (khususnya di destinasi dan waktu tertentu), melebihi kapasitas daya dukung lingkungan dan sosial, menimbulkan kemacetan, penumpukan sampah, hingga degradasi budaya. Kebijakan yang lebih tepat untuk Bali mungkin seharusnya bergeser dari sekadar mengejar kuantitas ke pariwisata yang benar-benar berkelanjutan, namun target nasional dari pusat mungkin tidak selalu selaras dengan kebutuhan spesifik ini.
* Tingkat Kerawanan (Vulnerability/Security): Sebagai destinasi global dengan volume wisatawan yang sangat tinggi, Bali memiliki tingkat kerawanan (baik keamanan, sosial, maupun lingkungan) yang unik dan jauh lebih kompleks dibandingkan banyak daerah lain. Kebijakan keamanan nasional atau manajemen risiko bencana yang bersifat umum mungkin tidak cukup detail atau alokasi sumber dayanya tidak proporsional dengan kebutuhan spesifik Bali dalam menghadapi ancaman terorisme (pasca Bom Bali), kerawanan sosial akibat gesekan budaya atau ekonomi dengan pendatang/wisatawan, hingga kerawanan lingkungan akibat beban pariwisata massal (misalnya, krisis air bersih, pengelolaan sampah - limbah). Penerapan kebijakan “rata-rata” dari pusat bisa jadi kurang responsif terhadap kompleksitas “kerawanan” di Bali.
* Investasi: Kebijakan investasi pariwisata dari pusat bertujuan untuk menyebarkan investasi ke seluruh daerah potensial. Namun, Bali, dengan infrastruktur yang sudah terbangun dan ekosistem pariwisata yang sudah sangat mapan (dibandingkan destinasi lain di Indonesia), secara organik menarik investasi dalam jumlah yang sangat besar, bahkan seringkali melebihi kebutuhan atau kapasitas di area-area dan wilayah tertentu (misalnya, pembangunan hotel atau vila di zona hijau destinasi populer). Sementara itu, daerah lain kesulitan menarik investasi meskipun ada insentif dari pusat, karena kurangnya infrastruktur dasar dan pasar yang belum terbentuk.
Kebijakan pusat perlu lebih bernuansa; di Bali mungkin perlu kebijakan yang lebih ketat terkait jenis dan lokasi investasi untuk mencegah over-development, sementara di daerah lain perlu insentif yang kuat dan pembangunan infrastruktur dasar secara masif. Salah satu yang diusulkan Bali adalah meningkatkan batas minimum investasi asing di Bali yang saat ini Rp10M menjadi Rp 100M. Disisi lain juga membatasi investasi asing untuk tidak memasuki usaha2 UMKM dan usaha beresiko rendah dan menengah rendah.
Catatan: diperlukan evaluasi total terhadap OSS terutama menyangkut investasi asing yang menyasar pada usaha berbasis resiko rendah dan resiko menengah rendah.
· Imigrasi: Tingginya volume wisman dan juga banyaknya warga negara asing yang menetap atau bekerja (legal maupun ilegal) di Bali menciptakan tantangan imigrasi yang unik dan kompleks. Kebijakan imigrasi nasional dan kapasitas sumber daya (personel, sistem) di pintu-pintu masuk dan kantor imigrasi di
Bali harus disesuaikan dengan skala dan kompleksitas ini, yang jauh melampaui kebutuhan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kebijakan visa, pengawasan aktivitas orang asing, hingga penindakan pelanggaran keimigrasian di Bali memerlukan perhatian dan sumber daya yang jauh lebih besar dan spesifik, yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan atau alokasi sumber daya yang seragam secara nasional. Bali sebagai episentrum Digital Nomad Indonesia adalah potensi yang luar biasa tidak saja disektor pariwisata, namun di berbagai sektor lainnya termasuk ekonomi kreatif dan digital. Namun DN juga menimbulkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kuncinya adalah membangun model manajemen yang mampu memaksimalkan potensi positifnya dan meminimalisir potensi negatifnya.
Kesimpulan
Dominasi Bali dalam pariwisata Indonesia adalah aset nasional yang tak ternilai. Namun, konsentrasi ini juga menciptakan ketimpangan yang signifikan dan menimbulkan tantangan unik dalam tata kelola pariwisata dan kebijakan terkait di Bali. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat, meskipun bertujuan baik, seringkali menjadi kurang relevan atau bahkan kontradiktif ketika diterapkan di Bali yang sudah mencapai tingkat perkembangan dan menghadapi kompleksitas masalah yang berbeda jauh dari daerah lain.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih berbasis destinasi.
Di satu sisi, pemerintah pusat perlu terus mendorong pengembangan destinasi lain secara serius dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada Bali dan menciptakan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, untuk Bali, kebijakan dari pusat perlu dirancang atau disesuaikan secara spesifik, dengan fokus yang lebih kuat pada keberlanjutan, kualitas, manajemen risiko, dan penataan ruang, alih-alih sekadar mengejar target kuantitas yang bisa merusak pondasi pariwisata Bali itu sendiri. Sinkronisasi dan pemahaman yang mendalam antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa kesuksesan Bali dapat dipertahankan dan dikelola dengan baik, sementara potensi daerah lain juga dapat terangkat secara signifikan.
