Ketimpangan Pariwisata Bali dan Destinasi Lain di Indonesia

Ketimpangan Pariwisata Bali dan Indonesia

Tidak dapat disangkal, Bali memegang peranan yang sangat dominan dalam peta pariwisata Indonesia. Selama beberapa dekade, “Pulau Dewata” telah menjadi lokomotif utama sektor pariwisata nasional, menjadi magnet utama bagi wisatawan mancanegara (wisman) dan penyumbang devisa terbesar dari sektor ini. Keberhasilan Bali telah menjadi kisah sukses yang dibanggakan di panggung dunia, namun di balik gemerlapnya, tersimpan sebuah realitas ketimpangan yang signifikan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia, yang pada gilirannya menimbulkan tantangan unik, terutama dalam konteks penerapan kebijakan pariwisata dan terkait dari pemerintah pusat.

Dominasi Bali dan Sumbangsih Disproporsional

Data menunjukkan betapa sentralnya Bali dalam kontribusi pariwisata nasional. Sebelum pandemi COVID-19, Bali secara konsisten menyumbang lebih dari 40% dari total kunjungan wisman ke Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Indonesia menerima sekitar 13,9 juta kunjungan wisman, dan lebih dari 6,3 juta di antaranya masuk melalui pintu gerbang Bali. Angka ini jauh melampaui pintu masuk internasional lainnya di seluruh nusantara.

Kontribusi Bali terhadap devisa negara dari sektor pariwisata juga sangat signifikan, seringkali mencapai 40-50% dari total devisa pariwisata nasional. Ini menjadikan pariwisata bukan hanya tulang punggung ekonomi Bali itu sendiri, tetapi juga pilar penting bagi perekonomian nasional. 

Ketimpangan yang Mencolok

Konsentrasi wisman, investasi, dan devisa yang begitu besar di Bali menciptakan ketimpangan (disparitas) yang mencolok dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun banyak daerah lain memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang luar biasa, mereka masih berjuang untuk menarik jumlah wisman yang memadai, mengembangkan infrastruktur yang memadai, atau menciptakan ekosistem pariwisata yang mapan layaknya Bali. Upaya pemerintah pusat untuk mengembangkan “Bali Baru” atau destinasi super prioritas lainnya memang patut diapresiasi, namun kenyataannya, jurang pemisah dengan Bali masih sangat lebar.

Ketidakcocokan Kebijakan Pusat di Bali

Ketimpangan ini menimbulkan kompleksitas ketika kebijakan yang dirancang di tingkat pusat, seringkali dengan perspektif nasional yang luas atau berorientasi pada pemerataan, diterapkan di Bali yang kondisinya sangat spesifik:

 * Target Wisatawan: Pemerintah pusat menetapkan target jumlah kunjungan wisman secara nasional. Mengingat kontribusi Bali yang begitu besar, target nasional ini secara implisit atau eksplisit menempatkan tekanan besar pada Bali untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan. Fokus pada kuantitas ini, di satu sisi, membantu mencapai target nasional dan mendongkrak devisa. Namun, di sisi lain, di Bali yang sudah sangat padat di area-area tertentu, tekanan ini justru berpotensi menyebabkan over-tourism (khususnya di destinasi dan waktu tertentu), melebihi kapasitas daya dukung lingkungan dan sosial, menimbulkan kemacetan, penumpukan sampah, hingga degradasi budaya. Kebijakan yang lebih tepat untuk Bali mungkin seharusnya bergeser dari sekadar mengejar kuantitas ke pariwisata yang benar-benar berkelanjutan, namun target nasional dari pusat mungkin tidak selalu selaras dengan kebutuhan spesifik ini.

 * Tingkat Kerawanan (Vulnerability/Security): Sebagai destinasi global dengan volume wisatawan yang sangat tinggi, Bali memiliki tingkat kerawanan (baik keamanan, sosial, maupun lingkungan) yang unik dan jauh lebih kompleks dibandingkan banyak daerah lain. Kebijakan keamanan nasional atau manajemen risiko bencana yang bersifat umum mungkin tidak cukup detail atau alokasi sumber dayanya tidak proporsional dengan kebutuhan spesifik Bali dalam menghadapi ancaman terorisme (pasca Bom Bali), kerawanan sosial akibat gesekan budaya atau ekonomi dengan pendatang/wisatawan, hingga kerawanan lingkungan akibat beban pariwisata massal (misalnya, krisis air bersih, pengelolaan sampah - limbah). Penerapan kebijakan “rata-rata” dari pusat bisa jadi kurang responsif terhadap kompleksitas “kerawanan” di Bali.

 * Investasi: Kebijakan investasi pariwisata dari pusat bertujuan untuk menyebarkan investasi ke seluruh daerah potensial. Namun, Bali, dengan infrastruktur yang sudah terbangun dan ekosistem pariwisata yang sudah sangat mapan (dibandingkan destinasi lain di Indonesia), secara organik menarik investasi dalam jumlah yang sangat besar, bahkan seringkali melebihi kebutuhan atau kapasitas di area-area dan wilayah tertentu (misalnya, pembangunan hotel atau vila di zona hijau destinasi populer). Sementara itu, daerah lain kesulitan menarik investasi meskipun ada insentif dari pusat, karena kurangnya infrastruktur dasar dan pasar yang belum terbentuk. 

Kebijakan pusat perlu lebih bernuansa; di Bali mungkin perlu kebijakan yang lebih ketat terkait jenis dan lokasi investasi untuk mencegah over-development, sementara di daerah lain perlu insentif yang kuat dan pembangunan infrastruktur dasar secara masif. Salah satu yang diusulkan Bali adalah meningkatkan batas minimum investasi asing di Bali yang saat ini Rp10M menjadi Rp 100M. Disisi lain juga membatasi investasi asing untuk tidak memasuki usaha2 UMKM dan usaha beresiko rendah dan menengah rendah. 

Catatan: diperlukan evaluasi total terhadap OSS terutama menyangkut investasi asing yang menyasar pada usaha berbasis resiko rendah dan resiko menengah rendah.

·      Imigrasi: Tingginya volume wisman dan juga banyaknya warga negara asing yang menetap atau bekerja (legal maupun ilegal) di Bali menciptakan tantangan imigrasi yang unik dan kompleks. Kebijakan imigrasi nasional dan kapasitas sumber daya (personel, sistem) di pintu-pintu masuk dan kantor imigrasi di 

Bali harus disesuaikan dengan skala dan kompleksitas ini, yang jauh melampaui kebutuhan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kebijakan visa, pengawasan aktivitas orang asing, hingga penindakan pelanggaran keimigrasian di Bali memerlukan perhatian dan sumber daya yang jauh lebih besar dan spesifik, yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan atau alokasi sumber daya yang seragam secara nasional. Bali sebagai episentrum Digital Nomad Indonesia adalah potensi yang luar biasa tidak saja disektor pariwisata, namun di berbagai sektor lainnya termasuk ekonomi kreatif dan digital. Namun DN juga menimbulkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kuncinya adalah membangun model manajemen yang mampu memaksimalkan potensi positifnya dan meminimalisir potensi negatifnya. 

Kesimpulan

Dominasi Bali dalam pariwisata Indonesia adalah aset nasional yang tak ternilai. Namun, konsentrasi ini juga menciptakan ketimpangan yang signifikan dan menimbulkan tantangan unik dalam tata kelola pariwisata dan kebijakan terkait di Bali. Kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat, meskipun bertujuan baik, seringkali menjadi kurang relevan atau bahkan kontradiktif ketika diterapkan di Bali yang sudah mencapai tingkat perkembangan dan menghadapi kompleksitas masalah yang berbeda jauh dari daerah lain.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih berbasis destinasi.

Di satu sisi, pemerintah pusat perlu terus mendorong pengembangan destinasi lain secara serius dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada Bali dan menciptakan pemerataan ekonomi. Di sisi lain, untuk Bali, kebijakan dari pusat perlu dirancang atau disesuaikan secara spesifik, dengan fokus yang lebih kuat pada keberlanjutan, kualitas, manajemen risiko, dan penataan ruang, alih-alih sekadar mengejar target kuantitas yang bisa merusak pondasi pariwisata Bali itu sendiri. Sinkronisasi dan pemahaman yang mendalam antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa kesuksesan Bali dapat dipertahankan dan dikelola dengan baik, sementara potensi daerah lain juga dapat terangkat secara signifikan.

 

Dive Training, Certified or Qualified?

Certified or Qualified?

Penyelaman adalah kegiatan diluar kebiasaan normal manusia. Untuk melakukan kegiatan tersebut diperlukan adanya peralatan, pengetahuan dan ketrampilan khusus. Di tahun 1943, J.J.Cousteau dan Emile Gagnan memperkenalkan peralatan scuba yang segera menjadi bagian dari revolusi penyelaman. Sejak saat itu, penyelaman tidak lagi menjadi bagian eksklusive sebagian orang saja namun juga merambah kepada masyarakat umum.

Melalui proses “try and error”, penyusunan standarisasi penyelaman termasuk pengetahuan dan ketrampilan selam berkembang dengan cukup pesat. Pada awal perkembangannya, eksplorasi bawah air di lakukan oleh orang-orang yang sangat terlatih setelah menjalani serangkaian pelatihan yang sangat berat. Hal yg wajar karena pada saat itu teknologi peralatan dan juga ilmu penyelaman masih sangat “primitive”. 

Organisasi selam rekreasi pun bermunculan dengan konsep dan standar pelatihan yang berbeda-beda, namun dengan satu tujuan yaitu memperkenalkan selam sebagai sebuah aktivitas yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Standarisasi pelatihan tersebut berangsur-angsur menjadi semakin “streamline” dengan berkembangnya teknologi dan system pengajaran penyelaman yang semakin baik. Sebagai sebuah aktivitas yang berbahaya, pendidikan penyelaman menjadi mutlak dengan ditandai adanya sertifikat yang menjadi tanda kelulusan bagi peserta pelatihan yang telah menyelesaikan standar penyelaman yang diajarkan.

Di awal tahun 80an, kegiatan penyelaman mulai masuk ke bidang pariwisata dengan adanya sebutan “recreational diver”, dan sejak saat itu revolusi pengajaran selam mencapai tonggak pijakan yang baru. Kurang dari 10 tahun sesudahnya, wisata penyelaman menjadi salah satu bagian wisata bahari yang berkembang sangat pesat. Semakin banyak masyarakat luas mengikuti pendidikan selam dan menjadi peselam-peselam rekreasi yang kemudian melakukan perjalanan wisata ke berbagai tempat di dunia dan membuka wilayah-wilayah penyelaman baru. Berkembanganya destinasi wisata selam tersebut membuka peluang-peluang usaha berupa dive operator, dive resort, liveaboard dan manufaktur peralatan selam. 

Saat ini kegiatan wisata selam telah menjadi sebuah industry yang terintegrasi meliputi kegiatan pendidikan, wisata, peralatan dan juga konservasi lingkungan. Industri ini semakin besar selaras dengan trend wisata alam yang menjadi daya tarik utama wisata dunia.

Pendidikan penyelaman berkembang dengan sangat pesat memanfaatkan teknologi peralatan yang semakin maju, pengetahuan yang semakin baik, system pengajaran yang semakin modern dan teknologi informasi yang semakin canggih. 

Pendidikan penyelaman dasar bersertifikasi yang di tahun 80an harus ditempuh dalam waktu berminggu-minggu, sekarang dapat ditempuh dalam waktu 4-5 hari (bahkan kurang).

Efektifitas pendidikan dan penyederhanaan standar penyelaman telah menarik masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Kampanye “dive is easy”, “dive is fun” telah menarik masyarakat untuk mendalami selam sebagai bagian dari aktivitas mereka. 

 

Peningkatan siknifikan jumlah peselam rekreasi dunia di mulai di pertengahan tahun 90an dan terus berlanjut sampai saat ini. Disisi lain, tingkat persaingan usaha jasa penyelaman juga semakin luas dan sengit. Tak terkecuali persaingan antar agensi sertifikasi. Agensi sertifikasi berlomba-lomba menyediakan standar sertifikasi yang semakin “simple” dan “market friendly”, dan akibatnya semakin mudah orang untuk mendapatkan sertifikasi selam, bahkan sertifikasi di tingkat professional pun semakin mudah di dapat. Bisnis sertifikasi selam sudah menjadi industry besar dengan nilai jutaan USD, bahkan ada agensi selam dunia yang sudah dimiliki oleh perusahaan investasi sehingga wajar apabila tujuan profit lebih menonjol dibandingkan idealism pendidikan yang berkualitas.

Untuk melindungi diri masing-masing, agensi penyelaman ber lindung dibalik “liability release” dan juga formulir-formulir “pelepasan tanggung jawab”, bahkan ada agensi selam yang menyatakan bahwa instruktur yang memberi pengajaran selam menggunakan standarnya bukanlah personil yang dapat merepresentasikan diri terkait organisasi yang standarnya digunakan tersebut, alasannnya adalah agensi sudah menyediakan standar namun aktivitas instruktur dan/atau dive operator menjadi tangggung jawab masing-masing. Dengan kata lain, apabila ada instruktur / dive operator yang berlaku “semau gue” itu bukan tanggungjawab agensinya. Sepintas memang masuk akal, namun apabila di dalami artinya tidak ada proses Quality Assurance yang dapat memonitor kegiatan instruktur / dive operator yang diterapkan untuk mengontrol proses pengajaran. Quality Assurance hanya dilakukan secara pasif apabila ada laporan, terjadi kecelakaan atau indikasi pelanggaran setelah proses pendidikan berlangsung bukan pada saat proses itu sedang berlangsung. Ada pula agensi selam yang menggunakan system pengawasan aktif yang dilakukan dive operator terhadap instrukturnya. Pada system ini, dive operator menjadi bagian dari Quality Assurance sehingga selama tidak ada “pat gulipat” antara dive operator dan muridnya, bisa dianggap bahwa selama proses pendidikan dapat lebih mudah diawasi. 

Kondisi semacam ini ditambah adanya tekanan persaingan usaha jasa pendidikan selam, menimbulkan dampak yang sangat negative. Fleksibilitas pelatihan dimanfaatkan untuk mengurangi porsi pelatihan baik secara kuantitas (banyaknya pengetahuan dan/atau ketrampilan) maupun kualitas (lamanya pengajaran dan repetisi pelatihan sangat berpengaruh pada tingkat “mastery”), pelanggaran standar di kemas sedemikian rupa dengan memanipulasi murid, bahkan yang lebih parah adalah kongkalingkong antara murid dengan instruktur/dive operator untuk mendapatkan sertifikat dengan membayar lebih murah dan/atau waktu lebih cepat. Hal seperti inilah yang sekarang menjadi potret miris perkembangan industry pelatihan selam di Indonesia (juga dibanyak tempat didunia). Meningkatnya jumlah peserta pelatihan tidak dibarengi meningkatnya kualitas peselam, kemudahan dan pemanfaatan teknologi informasi dimanipulasi untuk mempercepat pendidikan tanpa peduli hasil akhir dari pendidikan itu sendiri. Akibatnya, semakin sering kita mendengar kecelakaan yang berakibat kematian, bahkan pada saat pelatihan berlangsung.

Menjamurnya instruktur independen dan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur wisata selam juga berkontribusi terhadap tidak terpantaunya pendidikan selam yang “abal-abal”. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang mempersiapkan Peraturan Menteri terkait standar usaha wisata selam.

Pengalaman selama ini menyatakan “if you’re not willing to spend time and money for a quality diving education, you better find other activities, or otherwise it may cause your live”.

Sebuah pendidikan selam yang berkualitas sangat tergantung pada kemampuan Instruktur (menerapkan standar pelatihan disertai pengetahuan dan pengalaman), kualitas dive operator (fasilitas, peralatan dan proses pengawasan) dan calon murid (willingness to learn, motivation). Peran agensi utamanya adalah sebagai penyedia standard dan materi pelatihan. Sebaik apapun standard nya, tanpa eksekusi yang benar tetap saja tak ada gunanya.

Tips mencari pendidikan selam yang baik dan berkualitas tinggi serta menjadi peselam yang bertanggungjawab:

• -        Lakukan pendidikan selam pada operator selam yang memiliki reputasi baik.
• -        Lakukan wawancara dengan instruktur selam yang akan mengajar anda, tanyakan segala hal terkait standar pendidikan, waktu pendidikan, material pendidikan, fasilitas yang dimiliki, jadwal pendidikan, jumlah peserta dalam satu kelas, adanya “certified assistant” atau tidak, harga pendidikan dan hal-hal yang terkait.
• -        Minta Instruktur selam anda untuk menunjukkan sertifikatnya. Instruktur anda haruslah orang yang nantinya mengajar anda dan mensertifikasi anda.
• -        Pastikan standar pengajaran dengan memiliki akses (download, dipinjami atau memiliki sendiri) kepada semua materi pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan anda. Pastikan bahwa materi pendidikan yang anda baca sesuai dengan bahasa yang anda kuasai.
• -        Minta dive operator untuk menunjukkan peralatan selam yang akan anda gunakan, peralatan yang baik adalah peralatan yang terawat dan berfungsi dengan baik.
• -        Penuhi semua syarat dan standar pendidikan yang tertulis pada meteri pendidikan anda, apabila instruktur anda mengurangi materi pendidikan tanyakan alasannya dan apabila anda tidak merasa yakin, hubungi agensi pendidikan yang anda ikuti.
• -        Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan, apabila anda belum merasa yakin tanyakan kepada Instruktur anda dan lakukan pelatihan sampai anda merasa nyaman.
• -        Ikuti petunjuk Instruktur anda, apabila anda tidak merasa yakin, minta penjelasan yang meyakinkan anda.

Setelah anda menjadi seorang peselam:

• -        Lakukan penyelaman sesuai dengan kualifikasi, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman anda.
• -        Apabila anda mencoba sebuah pengalaman baru, ikutlah pada sebuah perjalanan selam yang dipimpin seorang instruktur dan/atau Dive Leader yang bersertifikat dan berpengalaman. Ikutilah kursus yang terkait kondisi penyelaman yang baru itu atau mintalah bimbingan dari Instruktur atau Dive Leader.
• -        “Respect the environment”, walaupun anda sudah bersertifikat, tidak serta merta anda dapat menaklukkan semua kondisi penyelaman di daerah-daerah baru, diperlukan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk dapat menyelam dengan aman di daerah-daerah baru, apabila anda tidak yakin, ambilah kursus/workshop/pengenalan bersama Instruktur yang berpengalaman di daerah tersebut. Jaga kondisi lingkungan dimanapun anda menyelam.
• -        Ikutilah kaidah-kaidah penyelaman aman, baik terkait pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, peralatan, kondisi fisik dan mental maupun kondisi lingkungan yang akan anda salami.
• -        Use your common sense

“ada peselam tua, ada peselam berani, namun tidak ada peselam tua yang berani”(kata-kata dari teman-teman di klub dulu)